Ada Pertanyaan? Hubungi Kami 
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami The Notion of Divine Principle (Asas Ilahiah) in Indonesian Contract Law
This study is legal research aiming to find out the essence of Divine Principles in Indonesian Contract Law from the review of the Natural Law theory, the Sunt-Servanda theory, the Awareness and Legal Obedience Grundnorm theory, and Truth theory. This research reveals that the Divine Principle's essence is the most fundamental principle or guideline derived from God but exists in humans, aiming to find the truth and regulate the parties in making agreements. The application of the Divine Principle aims to find the truth and regulate the parties in the agreement's field. Indonesian citizens could realize and practice the Precepts of Godhead in their agreement activities. In establishing the agreement, the parties are applying the teachings of their respective religions. This study reveals that the Divine principle needs to be incorporated into one of the upcoming National Agreement Laws principles, especially in the contract born because of the agreement. This study maintains that the divine principle can be applied comprehensively for Indonesian citizens who are parties to the agreement, not only limited to the Indonesian Muslim citizens.
Dilihat 0 kali
Diunduh 0 kaliMENGKRITISI RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN PEMBANGUNAN, SUATU CATATAN KRITIS
Pengadaan tanah sebagai suatu lembaga hukum untuk mendapatkan tanah bagi aktifitas pemerintah dalam menjalankan pembangunan bagi kepentingan umum dalam sejarah hukum Indonesia senantiasa penuh dengan penyimpangan. debat pengadaan tanah senantiasa dipersempit hanya berkisar pada makna kepentingan umum, musyawarah untuk mufakat serta ganti kerugian sesungguhnya dipertajam pada masalah esensial yakni ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah, sehingga pihak yang kurang diuntungkan dan mengalami ketidakadilan inilah yang wajib mendapatkan perlindungan hukum dari negara (pemerintah). Kajian ini hendak mengupas tuntas bagaimana kelemahan substansial pada materi rancangan undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum belum tertangani, alih-alih justru kepentingan profit justru bersembunyi di balik kepentingan umum. Diperlukan adanya sikap kritik dan penolakan atas kehadiran rancangan undang-undang yang bakal menciptakan ketidakadilan dan resistensi ini. Inkonsistensi rancangan undang-undang pengadaan tanah sesungguhnya merupakan langkah mundur pengaturan karena kembali pada pengaturan pengambilalihan tanah menurut Peraturan Menteri dalam Negeri pada era Orde Baru. Disamping itu, diprediksi implikasi hukum dari pengundangan rancangan undang-undang akansemakin menumbuhkembangkan kasus agraria.
Dilihat 0 kaliDiunduh 0 kaliKAJIAN YURIDIS TENTANG PENGELOLAAN TANAH PENGUASAAN PEMERINTAH KOTA MALANG YANG DISEWA OLEH PIHAK KETIGA
Tulisan ini merupakan hasil kajian tim peneliti mengenai tanah penguasaan pemerintah kota dengan studi di Kota Malang, seperti halnya yang terjadi di eks atau bekas daerah Gemeente seperti: DKl, Bandung, Medan, Surabaya, Malang, Manado, Palembang, Makassar, Pasuruan, menunjukkan secara historis atau riwayat perolehan tanah penguasaan pemerintah Kota banyak ragamnya bisa terjadi karena ketentuan undang-undang, pembelian atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum, penyerahan dari pihak lain yang sah, termasuk pula karena adanya perubahan status Desa yang berubah menjadi Kelurahan. Sebagian besar Pemerintah Kota belum melaksanakan ketentuan peraturan hukum tanah khususnya yang berkaitan dengan tanah-tanah penguasaan pemerintah Kola yang seharusnya dilekati dengan Hak Pengelolaan, tetapi hingga saat ini belum dilaksakan, sehingga tidak terjamin adanya kepastian hak dan kepastian hukumnya. Diperlukan upaya secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan untukmelakukan pendataan, inventarisasi serta pencatatan secara periodik aset pemerintah daerah, dengan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkait seperti Badan pertanahan Nasional, Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Dilihat 0 kaliDiunduh 0 kaliHAK MENGUASAI NEGARA, PERSPEKTIF INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM
The right of management of the state since early Dutch colony until thisrecent transition era has became terminology that been debated. Thatcontroversy persists by the strength of the state intervention through the vitalnatural resources for agrarian nations beside biased articulation indiscourse but also on state right in praxis terms. Those situations haveprolonged even had begun any transformation in politic's paradigm of priorNew Order (Orde baru) to the recent transition era and had not impacted tothe reconceptualization through that state right and praxis. Under the authortought it needs significant effort which is based under legal pluralism,decentralization by the participative of legislative drafting method alsosustainability and public anccountability principles. Without considering tothose factors the author remark it would arise mis-perceptive through theright managament of the state, latent/massive conflict over regions thatcontra productive to development progr.ess and such natural disasters
Dilihat 0 kaliDiunduh 0 kaliPENYELESAIAN PERSOALAN TANAH PERKEBUNAN DALAM PERSPEKTIF SOCIO LEGAL (STUDI PADA BEBERAPA PERKEBUNAN DI JAWA TIMUR)
The author publishes his research report concerning plantation landproblems. The research is aimed to result clarifications how far theresolution to accomplishing plantation land disputes. Study has been done tofind correlation between one of the land reform programs by landredistribution model and plantation land disputes. To giving accurate dataand touching the focus study the author use socia-legal methods and by fieldobservation in land dispute areas where located. The analysis is also madeon corporate social responsibility angle to detect it effectiveness on landdispute reduction in conflict area both in effective plantation and ineffectivearea. The research is also purposed to give alternative concept for bettermodel on plantation lands management in the future.
Dilihat 0 kaliDiunduh 0 kali