Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi yuridis apabila dilanggar yang tertuang didalam pasal 111 - 116 UU Narkotika, dan sanksi pidana minimum khusus didalam masing-masing pasal tersebut bervariasi yaitu 3-6 tahun. Pidana Minimum Khusus adalah sanksi pidana paling singkat yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang diatur oleh Undang-Undang khusus (Undang-Undang di luar KUHP).Dalam Putusan Pengadilan Nomor 111/ Pid.Sus/PN Sag, terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Dari segi kepastian hukum, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim tidak sesuai dengan pidana minimum khusus yang diatur didalam rumusan pasal 116 ayat (1). Dari segi keadilan, penggunaan Narkotika Golongan I dalam hal ini ganja pada perkara ini tidak dilakukan untuk keuntungan diri si terdakwa, maupun untuk di edarkan tetapi untuk pengobatan istrinya (kepentingan kemanusiaan). Sehingga hakim putusan hakim adalah putusan yang progresif dengan menerobos pidana minimum khusus yang tertera pada pasal 116 ayat (1).
Narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi yuridis apabila dilanggar yang tertuang didalam pasal 111 - 116 UU Narkotika, dan sanksi pidana minimum khusus didalam masing-masing pasal tersebut bervariasi yaitu 3-6 tahun. Pidana Minimum Khusus adalah sanksi pidana paling singkat yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa yang diatur oleh Undang-Undang khusus (Undang-Undang di luar KUHP).Dalam Putusan Pengadilan Nomor 111/ Pid.Sus/PN Sag, terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Dari segi kepastian hukum, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan hakim tidak sesuai dengan pidana minimum khusus yang diatur didalam rumusan pasal 116 ayat (1). Dari segi keadilan, penggunaan Narkotika Golongan I dalam hal ini ganja pada perkara ini tidak dilakukan untuk keuntungan diri si terdakwa, maupun untuk di edarkan tetapi untuk pengobatan istrinya (kepentingan kemanusiaan). Sehingga hakim putusan hakim adalah putusan yang progresif dengan menerobos pidana minimum khusus yang tertera pada pasal 116 ayat (1).
Essentially violent crime can occur wherever, anytime, and can be done by anyone without any distinction sex. That is guilty can male or female. The reality that occurs suggests that female also often perpetrated a violent crimes. Such as happened in the city of Ambon, which according to the data from Polresta P.Ambon and P. P lease, suggests that from 2017 until 2019, there are 14 ( fourteen ) violence made by women on jurisdiction. That has been a problem in writing this is what has been factor-factor cause violence carried out by women in the city ambon. Factors influencing the so that a woman committed violence in the city of Ambon is the family, the motivation, / sexual disorder of sexual perversion, and the role of the victim
Essentially violent crime can occur wherever, anytime, and can be done by anyone without any distinction sex. That is guilty can male or female. The reality that occurs suggests that female also often perpetrated a violent crimes. Such as happened in the city of Ambon, which according to the data from Polresta P.Ambon and P. P lease, suggests that from 2017 until 2019, there are 14 ( fourteen ) violence made by women on jurisdiction. That has been a problem in writing this is what has been factor-factor cause violence carried out by women in the city ambon. Factors influencing the so that a woman committed violence in the city of Ambon is the family, the motivation, / sexual disorder of sexual perversion, and the role of the victim