Abdul Kadir Jaelani

This research aims at explaining the standardization of halal tourism management in West Nusa Tenggara. The result shows that the standardization of halal tourism management through Regional Regulation Number 2 of 2016 on Halal Tourism has not solved the problems of regional tourism such as good environmental maintenance from the increasingly damaged biology resource crisis, the deforestation, the limited water resources, soil erosion, sedimentation, abrasion on the cost, coral reef damage, littering 53% or about 250 ton plastic waste every day. Even, this regional regulation is in contrary to the higher laws and religious nuances.

Dilihat 0 kali

Diunduh 0 kali

This study tries to analyze the implementation of laws and policies regarding the development of urban agglomerations, analyze agrarian law regulations in Indonesia addressing industrial estate issues, and analyze the leading sectors and economic potential of the city of Semarang. In this study, the authors use the Base Sector Analysis/LQ Analysis, Economic Sector Performance Analysis/Shift Share Analysis, Growth Ratio Model Analysis/GRM, Klassen Typology Analysis, Overlay Techniques, and SWOT Analysis to measure the competitive advantage of each element), and provide policy recommendations for the government as well as for industry players. The object of this research is spread over several industrial areas located in Semarang City including Wijaya Kusuma Industrial Area, Candi Industrial Area, BSB Industrial Park, and Terboyo Industrial Estate. The findings of this study are that it is known that leading sectors such as warehousing, financial services, transportation, retail, real estate, trade, and construction are economic bases that are growing rapidly and can support the development of urban agglomerations.

Dilihat 0 kali

Diunduh 0 kali

In the legislative system, Pancasila is a basic norm (staatsfundamental), which successively then verfassungnorm UUD 1945, grundgezetznorm or MPR provisions, and gezetznorm or the Act. But in reality, Pancasila is equalized and equated with the 1945 Constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, which is then referred to as the Four Pillars of Nation and State. The Constitutional Court as the constitution gatekeeper institution returns the position of the Pancasila as the state foundation through the Decision of the Constitutional Court Number 100/PUU-XI/2012. The decision is part of the implementation of the authority of the Constitutional Court which has 4 (four) authorities and 1 (one) obligation as stipulated in Article 24C paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution. In addition to being a guardian of democracy ) The Constitutional Court is also the Protector of the state's foundation and legal source. Dalam sistem peraturan perundang-undangan, Pancasila merupakan norma dasar (staatsfundamental), yang berturut turut kemudian verfassungnorm UUD 1945, grundgezetznorm atau ketetapan MPR, serta gezetznorm atau Undang-Undang. Namun dalam kenyataannya, Pancasila disamakan kedudukannya dan disejajarkan dengan UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian disebut dengan istilah Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga gawang konstitusi mengembalikan kedudukan pancasila sebagai dasar negara melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012. Putusan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Selain sebagai lembaga negara pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi juga sebagai Pelindung dasar negara dan sumber hukum.

Dilihat 0 kali

Diunduh 0 kali

This paper discuss constitutional complaint as laws effort to the violation of constitutional right of civil. The protection of human basic right in the next called constitution right was the one of pure element should be contain in the constututional country. UUD 1945 as basic constitutional of Indonesia contrastly admit and protect civil right constitution, but in reality, many case which complaint to the constition departement that indicated violated constitution right because the laws spread out bay government, on the other hand all effort have done by the complainer can not be justicated. Because of that, appear the ideas of constitutional complaint. constituional complaint is constitution which complaining by the complainer because the ommision of public government which is guessed violated constitutional right of complainer. constitutional complaint in generally can be proposed if all laws effort which here has done or no laws effort again. Tulisan ini membahas constitutional complaint (pengaduan konstitusional) sebagai upaya hukum terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara. Perlindungan hak-hak dasar manusia yang selanjutnya disebut hak konstitusi adalah salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum. UUD 1945 sebagai dasar konstitusi Indonesia secara tegas menyatakan mengakui dan melindungi hak-hak konstitusi warga negara, namun pada nyatanya banyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang terindikasi melanggar hak konstitusi karena produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, sementara semua upaya hukum yang ada telah ditempuh oleh pihak pengadu tidak dapat diadili. Oleh karena itu, muncul gagasan constitutional complaint. Constitutional complaint adalah pengaduan konstitusional yang diajukan oleh pengadu karena kelalaian pejabat publik yang diduga melanggar hak konstitusional pengadu. Constitutional complaint pada umumnya baru dapat diajukan apabila segala upaya hukum yang tersedia sudah dilalui atau tidak ada upaya hukum lagi.

Dilihat 0 kali

Diunduh 0 kali

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dilema penataan sistem peraturan perundang-undangan yang obesitas dan over regulated ditengah pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah memecahkan permasalahan obesitas peraturan perundang-undangan demi keberlanjutan ekonomi bangsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (library research) dengan fokus kajiannya asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, penelitian ini juga bersifat deskriptif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertama, penataan sistem peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional terhalang oleh kualitas, inkonsistensi, disharmoni dan over regulasi yang tidak diiringi oleh ketiadaan sistem yang dapat merespon dengan cepat kondisi tersebut. Kedua,cara mengatasi permasalahan tersebut adalah menggunakan reformasi regulasi dengan cara mengidentifikasi kriteria legalitas, kebutuhan dan situasional. Menginventarisasi regulasi dengan penguatan pengawasan kuantitas regulasi, pembuatan database peraturan perundang-undangan nasional dan penghapusan hierarki peraturan perundang-undangan.

Dilihat 0 kali

Diunduh 0 kali

Penelitian ini dilatar belakangi oleh prolifersai kewenangan Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah sangat luas tidak diiringi oleh fungsi sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang optimal. Masing-masing pihak memiliki argumen yang kuat dalam mempertahankan suatu peraturan bernuansa agama. Akibatnya melahirkan situasi hukum yang serba multitafsir, konfliktual dan tidak taat asas yang pada ujungnya menciptakan tidak harmonisnya antara satu peraturan dan peraturan yang lain. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka (library research) dengan fokus kajiannya asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan sejarah hukum, penelitian ini juga bersifat deskriptif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa, pertama, desentralisasi pengaturan kepariwisataan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah dalam membentuk produk hukum sangat luas. Kedua, Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kurang memperhatikan prinsip dan asas lex superior derogat legi inferiori dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, hal ini terlihat dari materi yang diatur dalam Perda tersebut bernuansa agama, padahal agama adalah urusan absolut pemerintah pusat.

Dilihat 0 kali

Diunduh 0 kali