Info Hukum
Produk Pilihan
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami Urgensi Penyerapan Nilai Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Pengaturan Tindak Pidana Perzinaan
Reflecting on the impact of adultery, adultery is a despicable act that deserves to be criminalized. Even so, the prohibition on adultery in Article 284 of the Criminal Code does not cover every form of adultery as in the view of the law that lives in society as reflected in Islamic and customary laws. The model for the formulation of the criminal act of adultery in the 2019 Criminal Code Bill has adopted the definition of adultery from the law that lives in society, although it does not yet view the perpetrator's marital status and pregnancy as burdensome elements. Likewise, it does not criminalize women who with their consent commit adultery because of trickery, and lightly penalize the perpetrators of living together as a family without being married. Therefore, the model for the formulation of the criminal act of adultery in the upcoming Criminal Code Bill should take into account: a) the marital status of the perpetrator and pregnancy as elements that are burdensome for the crime; b) a woman who with her consent commits adultery because of a trick is both a victim and a perpetrator so that she can be convicted; c) persons who live together as husband and wife outside of marriage should receive a heavier punishment than the basic form of adultery. Bercermin dari dampak perzinaan, maka perzinaan merupakan perbuatan tercela yang pantas dikriminalisasi. Meskipun demikian, larangan perzinaan dalam Pasal 284 KUHP belum mencakup setiap bentuk perzinaan sebagaimana dalam pandangan hukum yang hidup dalam masyarakat yang tercermin dari hukum Islam dan hukum adat. Model perumusan tindak pidana perzinaan dalam RUU KUHP tahun 2019 telah mengadopsi definisi zina dari hukum yang hidup dalam masyarakat, meskipun belum memandang status perkawinan pelaku dan kehamilan sebagai unsur yang memberatkan. RUU juga tidak mengkriminalisasi perempuan yang dengan persetujuannya melakukan perzinaan karena tipu muslihat, dan memidana ringan pelaku hidup bersama sebagai keluarga tanpa nikah. Oleh karena itu model pengaturan tindak pidana perzinaan dalam RUU KUHP mendatang sebaiknya memerhatikan: a) status perkawinan pelaku dan kehamilan sebagai unsur yang memberatkan pidana; b) perempuan yang dengan persetujuannya melakukan perzinaan karena tipu muslihat merupakan korban sekaligus pelaku sehingga dapat dipidana; c) orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan seharusnya mendapat pidana lebih berat dibanding jenis perzinaan dalam bentuk pokok.
Dilihat 0 kali
Diunduh 0 kaliIslamic Financing Instrument Under Indonesia Positive Law
Islam governs all aspects of human life. It is not regulate the human relation to Allah only but also between human each other, among other economy like financing comply with shari'ah. The issues are: (1) how is the regulation of financing comply with shari'ah regulated ini positive law in Indonesia; and (2) handicap faced in its application in Indonesia. The purposes of this research are to know: (1) its regulation on positive law, and (2) its handicap in its application Indonesia. Its results are: (1) Islamic financing in Indonesia is regulated in various rules and regulation and their implementation strengthening its existing in positive law in Indonesia as Act No.7/1992 on Banking (amended by Act No. 10/1998), Act No. 23/ 1998 on Indonesia Bank (amended by Act No. 3/2004), and Act No. 21/ 2008 on Islamic banking, particular to Shari'ah Capital Market its regulation is regulated by OJK Decision and DSN-MUI Fatwas; (2) murabahah based financing) dominating all financing of Indonesian banking industry is considered as the cause of Islamic Banking avoided to use Mudharabah and Musharakah is their higher risk. Related to these difficulties is recommended to be: (1) expected to Government and DPR to enact the statute on Islamic on Islamic Capital Market putting the Islamic Capital Market equal to the Conventional Capital Markets (2) The role of Government and the other institutions to cope handicap faced as highlight the capacity enhancement of Islamic financing institutions, regulations, and development of infrastructures supporting the Islamic financing application, are absolutely needed.
Dilihat 0 kaliDiunduh 0 kaliKEKUASAAN DALAM TRADISI PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Refleksi Atas Pemikiran Politik Islam)
Dilihat 0 kaliDiunduh 0 kaliISLAM DAN POLITIK (Telaah atas Pemikiran Politik Kontemporer di Indonesia)
Dilihat 0 kaliDiunduh 0 kaliKONFLIK HUKUM ISLAM DAN SOLUSINYA
Dilihat 0 kaliDiunduh 0 kaliMediasi Penal di Indonesia
The settlement of criminal cases outside the court through mediation is a common phenomenon occurring in various regions of Indonesia. Penal mediation is done with the assumption that it can meet the justice and expediency, but what if viewed from the aspect of legality and legal certainty. This study aims to evaluate the settlement arrangement of penal proceeding through penal mediation and analyze the values of justice, benefit and legal certainty in the settlement of criminal case through penal mediation. The study was conducted using normative/doctrinal legal research methods. This article concludes: 1) Settlement arrangement of criminal penalty through penal mediation is still limited to criminal case conducted by child. Although there are some provisions that provide for possible settlement of criminal cases outside the court, but not yet a penal mediation. Because it has not strictly regulated the mediation between the perpetrator and the victim, especially regarding the provision of compensation or compensation which is a means of diversion for the termination of prosecution and the imposition of a criminal. 2) The settlement of criminal cases through penal mediation can meet the values of justice and benefit, but the limited regulation of penal mediation, the settlement of criminal cases through penal mediation is less reflect the value of legal certainty. Penyelesaian perkara pidana di luar peradilan melalui mediasi merupakan fenomena yang umum terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Mediasi penal dilakukan dengan anggapan dapat memenuhi tuntutan keadilan dan kemanfaatan, namun bagaimana jika dilihat dari aspek legalitas dan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaturan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal serta menganalisis nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Artikel ini menyimpulkan, 1) pengaturan penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal masih terbatas untuk perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Meskipun beberapa ketentuan memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, ia belum merupakan mediasi penal; sebab belum mengatur secara tegas adanya mediasi antara pelaku dan korban, terutama terkait pemberian ganti rugi atau kompensasi yang merupakan sarana diversi untuk dihentikannya penuntutan maupun penjatuhan pidana. 2) Penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal dapat memenuhi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan, namun kurang mencerminkan nilai kepastian hukum disebabkan terbatasnya pengaturannya.
Dilihat 0 kaliDiunduh 0 kali
2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com