Indirani Wauran-Wicaksono

Hak Kekayaan Intelektual memberikan kewenangan hukum kepada seseorang untuk mendapat keuntungan dari karya intelektual yang diciptakan. Hal ini berimplikasi pihak lain, yang tanpa persetujuan, tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari sebuah karya intelektual. Pengambilan keuntungan berarti mengambil sesuatu, di mana sesuatu tersebut berada dalam hukum sipil yang dikenal dengan properti. Artikel ini menyelidiki kembali perlindungan dasar hak kekayaan intelektual untuk memberikan justifikasi bahwa hak kekayaan intelektual adalah properti yang memiliki sifat dasar properti dan faktanya obyek properti memiliki hak milik. Intellectual Property Rights provides legal authority for a person to reap the rewards of the intellectual work produced. This has a consequence that the other party without consent must not take advantage of an intellectual work. Reap the rewards of means to take something, which in civil law is known as the property. This article retraces the basic protection of intellectual property rights to provide justification that intellectual property rights are aproperty that has the nature of properties and in fact, is the object of property that has proprietary rights.

Dilihat 0 kali

Diunduh 0 kali

Implementasi prinsip keterbukaan penuh harus sudah mulai sejak sebuah perusahaan hendak menawarkan sahamnya kepada publik. Keterbukaan penuh pada saat perusahaan hendak menawarkan sahamnya harus diakomodir oleh dokumen yang disebut prospektus.Artikel ini membahas tentang pihak atau pihak-pihak yang harus bertanggung jawab jika prospektus tidak disiapkan dengan baik atau mengandung informasi tidak akurat. Berkenaan dengan isu tersebut, tulisan ini berargumen bahwa pelaku utama dalam kegiatan di pasar modal harus bertanggung jawab mutlak. Meskipun UU Pasar Modal menentukan bahwa ada banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan isi prospektus, namun penerbit prospektus yang dianggap sebagai pemilik prospektus yang harus bertanggung jawab. Dengan pengertian lain, pihak lain yang terlibat dalam penyusunan rancangan prospektus hanya memiliki tanggung jawab yang terbatas atas dasar hubungan kerja dengan penerbit prospektus. The implementation of full disclosure principle should have started since a company wants to go public by offering investment in the form of equity. Full disclosure at the beginning of the public offering is accommodated in a document called prospectus. This article will discuss about which party or parties should be responsible if a prospectus is not well prepared or contains inaccurate information. Related to this issue, it is argued that the issuer as the main actors in the capital market should have absolute liability. Although the Capital Market Law says that there are many people who take responsibility for the content of the prospectus, the issuer must be regarded as the owner of a prospectus which is consequently responsible for his possessions. In other words, any notherparty involved in prospectus drafting has only limited liability since his/her actions are based on the working agreement relationship with the issuer.

Dilihat 0 kali

Diunduh 0 kali