Artikel ini akan menjelaskan mengenai kemuncullan suatu mens rea dalam penyebaran suatu berita yang dijustifikasi sebagai suatu berita bohong (hoax) melalui media sosial, sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan (tindak) pidana yang memanfaatkan instrumen elektronik. Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah suatu penyampaian informasi mengenai adanya kontainer yang berisikan surat suara Pemilu yang telah dicoblos secara sepihak melalui Whatsapp Group (WAG) milik Lembaga Organisasi Masyarakat GNPP Provinsi Banten yang kemudian tersebar ke berbagai media sosial lainnya. Adapun, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 344/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 324/PID.SUS/2019/PT.DKI telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah menyebarkan berita tidak pasti dan tidak benar dengan menjatuhkan vonis pidana penjara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukan transformasi aliran informasi dari yang bersifat privat dan tertutup menjadi terbuka dan tersebar yang dilandaskan kepada kesadaran diri dari penutur informasi tersebut. Sehingga, perubahan instrumen komunikasi mulai dari WAG GNPP Provinsi Banten yang bersifat tertutup menjadi media sosial lainnya, dengan mengacu kepada kompetensi linguistik, tidak menunjukan adanya konkretisasi mens rea dalam perbuatan tersebut menjadi suatu perbuatan pidana.

Rocky Marbun

Maisha Ariani

Melacak Mens Rea Dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik Dalam Hukum Pidana

Pembuktian dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah mengingat korupsi merupakan kejahatan yang serius, seiring perkembangan zaman menimbulkan banyaknya tindak pidana korupsi dengan strategi baru khususnya gratifikasi yaitu gratifikasi dengan berupa layanan seksual, terkait pembuktian gratifikasi yang berupa layanan seksual masih sangat sulit untuk dibuktikannya didalam persidangan mengingat di Negara Indonesia permasalahan yang ada kaitannya dengan seksual sangat tabu untuk dibahas dimuka umum. Yang juga menjadi problematika selanjutnya adalah didalam udang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya di penjelasan pasal 12B ayat (1) tidak disebutkan secara terang-terangan bahwa layanan seksual masuk kedalam kategori tindak pidana gratifikasi. Bagaimana pembuktian terkait gratifikasi yang berupa layanan seksual menurut hukum acara pidana di Indonesia? Bagaimana perluasan makna gratifikasi penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?. Jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus yang ada dilapangan. Hasil penelitian diperoleh pembuktian terkait gratifikasi yang berupa layanan seksual merujuk pada KUHP dan Undang-undang Tindak Pidana korupsi. Sedangkan perluasan makna gratifikasi bersifat kondisional maka gratifikasi seksual dapat masuk kedalamn pasal 12B ayat (1) sepanjang unsur-unsur tindak pidana tersebut bisa dibuktikan.

Beniharmoni Harefa

Nurul Bazroh

Pembuktian Gratifikasi Seksual dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hukum Pidana menurut pendapat para ekonom maupun ahli Hukum Pidana seakan-akan tidak lagi mampu membendung kejahatan ekonomi; khususnya kejahatan ekonomi dengan nilai kerugian yang besar. Salah satu penyebabnya ialah kurangnya penelitian terhadap pemidanaan yang dibandingkan terhadap keuntungan yang didapat dari kejahatan ekonomi dalam perspektif analisis ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dengan objek penelitian KUHP dan RKUHP 2022 yang fokus mengkaji rumusan ancaman maksimum pidana penjara delik-delik kejahatan ekonomi biasa melalui pisau analisis ekonomi terhadap hukum. Kajian analisis ekonomi ini mencoba menampilkan rasionalitas ekonomi masyarakat pada umumnya dalam menilai bobot pemidanaan pada posisi tertinggi; yaitu menggunakan nilai maksimum ancaman pidana, untuk dibandingkan dengan kemungkinan keuntungan yang didapat dari tindak pidana tersebut pada posisi kejahatan dengan nilai kerugian yang besar. Kesimpulannya adalah dalam beberapa kasus yang memiliki nilai kerugian ekonomi tinggi, limitasi rumusan ancaman maksimum pidana penjara delik-delik kejahatan ekonomi biasa bahkan tidak mampu menangani nilai kerugian ini, sehingga patut dipertanyakan kemampuan ancaman maksimum pidana penjara delik-delik kejahatan ekonomi biasa ini dalam memberi perlindungan pada masyarakat maupun mencapai pemberian daya jera. Selain itu, Hukum Pidana saat ini yang banyak memfokuskan pada penilaian mens rea terpidana terindikasi melupakan peringatan penting yang sudah diajukan sejak terbentuknya hukum dan ilmu Hukum Pidana yang meminta pemidanaan yang memperhatikan kerugian korban dan masyarakat. Diharapkan pemidanaan selanjutnya memperhatikan tidak hanya pada bobot sikap mental pelaku saja dalam melakukan tindak pidana; dalam bentuk pidana penjara pengganti pidana denda, namun juga perlu melihat pidana ganti rugi dan subsider pidana penjara penggantinya.

Teng Junaidi Gunawan

Kajian Limitasi Maksimum Sanksi Pidana Kejahatan Ekonomi - Perspektif Analisis Ekonomi Terhadap Hukum

Kompleksitas kejahatan menjadikan aparat penegak hukum kesulitan dalam mengumpulkan alat bukti. Bukti forensik menjadi semakin penting dalam proses pembuktian suatu tindak pidana. Pemanfaatan bukti forensik oleh aparat penegak hukum dalam upaya menyatakan dan membuktikan seseorang bersalah atau telah melakukan tindak pidana dengan keyakinan penuh. Pentingnya bukti forensik dalam pembuktian tindak pidana terletak pada kemampuan untuk menyediakan informasi penting tentang bagaimana kejahatan dilakukan dan siapa yang melakukannya, informasi mana yang dapat digunakan dalam pembuktian dan informasi tersebut dapat diterima dan diyakini oleh hakim untuk menentukan seseorang bersalah atau telah terbukti melakukan tindak pidana.

Handar Subhandi Bakhtiar

Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana

Artikel ini akan menjelaskan akan menjelaskan mengenai perbedaan dan persamaan pengaturan terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan melalui media sosial berbasis elektronik antara Indonesia dengan Korea Selatan. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bahan-bahan hukum sebagai pembaharuan hukum pidana yang berkaitan dengan kebijakan legislasi tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media sosial. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian dibatasi dengan pertanyaan Bagaimanakah perbedaan yang paling mendasar berkaitan dengan pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik, khususnya yang dilakukan melalui media sosial elektronik, antara Indonesia dengan Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya pengaturan baik dari sisi jenis delik, unsur-unsur, maupun pendefinisian. Dalam sistem hukum pidana di Korea Selatan, menggunakan dua jenis delik, yaitu Delik Aduan dan Delik Biasa. Sedangkan, di Indonesia, hanya menggunakan Delik Aduan. Keunikan di Korea Selatan, yang membedakannya dengan Indonesia, walaupun merupakan Delik Biasa, namun dapat dihentikan apabila korban menghendaki. Bahkan, terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik di Korea Selatan, dapat dilakukan pengajuan penuntutan oleh Pihak Ketiga. Bahkan, pada pasal tertentu menyiratkan adanya dominasi korban agar penuntutan dilakukan sebagaimana dikehendaki oleh korban.

Hasbullah

Jung Chang Hee

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan

Artikel ini membahas tentang pengaturan pada Buku Kesatu RUU KUHP yang terkait dengan tugas Polri sebagai penyidik. Potensi permasalahan yang akan timbul dan proyeksi antisipatif dari kepentingan Polri menjadi bahasan dalam artikel ini. Pembahasan diantaranya meliputi ebijakan kriminalisasi dalam RUU KUHP dihubungkan dengan upaya mengefektifkan penerapannya sekaligus beserta dengan penguatan tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian (dhi. Polri) dalam penegakan hukum pidana. RUU KUHP yang jika berlaku akan menjadi rujukan hukum materil, tentu akan menjadi landasan bagi penyusunan RUU KUHAP yang jika diberlakukan menjadi rujukan hukum formil, yang akan berdampak bagi Polri sebagai penegak hukum. Polri perlu mempertimbangkan sikapnya dalam konteks sebagai aparat penegak hukum. Pembahasan artikel ini diharapkan dapat mendorong terbangunnya kesepahaman persepsi dalam memahami RUU KUHP bagi sejumlah akademisi dan praktisi hukum (khususnya Polri), baik dari landasan filosofis, sosiologis dan yuridis RUU KUHP, khususnya pada Pasal-Pasal yang dianggap kontroversi dalam RUU KUHP yang terkait deng fungsi Polri. Semoga artikel ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan konstruktif guna merumuskan kebijakan-kebijakan hukum (penal policy) dalam menyusun peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan dengan RUU KUHP. Khususnya bagi Polri, diharapkan artikel ini dapat menjadi bahan masukan guna membantu proses perubahan perilaku (transformasi kultural) aparat kepolisian dalam memandang suatu tindak pidana dan persepsi masyarakat atas perbuatan pidana yang berhubungan dengan RUU KUHP. Sehingga Polri dapat segera melakukan pemetaan potensi permasalahan pasal-pasal dalam RUU KUHP Buku Kesatu dihubungkan dengan tugas, kewenangan dan fungsi kepolisian yang berlaku bagi lingkungan Polri, juga sekaligus memproyeksikan upaya Polri mempersiapkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) untuk mengantisipasi potensi permasalahan pasal-pasal dalam RUU KUHP Buku Kesatu.

Zulkarnein Koto

Andrea H Poeloengan

Catatan Dalam RUU KUHP Buku Kesatu Terkait Tugas Polri Sebagai Penegak Hukum

Indonesia is the largest oil palm producer. The area of oil palm plantations is approximately 3.4 million. However, this large potential is not part away from legal issues such as illegal oil palm plantations. It is also implied by overlapping regulations and permits. This study aims to examine the policy of illegal oil palm plantations reform and the rooted regulation problem in forest areas during Joko Widodo era. This research relies on a normative legal approach. Data was collected through the investigation of legal material regarding oil palm policies. The results of this study indicate that the overlapping regulation contributes negatively to the reformation attempt. Yet, there are no legal products and policies regarding the dispute settlement of illegal oil palm in forest areas. Repressive implementation of criminal law does not solve the problem at the grassroots. The establishment of Job Creation Law provides new hope for the settlement of oil palm plantations problem by mainstreaming the nonlitigation mechanism, namely administrative sanctions.

Albertus Sentot Sudarwanto

Lego Karjoko

I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani

Arifin Ma’aruf

Henning Glaser

The Policy on Illegal Oil Palm Plantation Reform in Forest Area during Jokowi’s Presidency

'Zero hunger is the world's pledge under the Sustainable Development Goals 2030, which aims to end hunger, achieve food security and improve nutrition. Nevertheless, the mission had been seized as the world faced economic turndown due to the outbreak of the COVID-19 virus. The circumstances have brutally affected society's ideal living standards and raised social problems such as extreme poverty, famishment, malnutrition, and medical conditions, specifically among vulnerable children. The essential purpose of this writing is to elucidate the 'zero hunger goal as one of the central legal rights and identify challenges in executing it during the COVID-19 crisis. Data were collected through library studies and analyzed critically using the content analysis method. The writing finds that the progress of zero hunger is decelerated as the pandemic has caused few challenges. The paper concludes that all objectives under the SDG 2 are significant to be achieved to ensure vulnerable children's survival. Thus, the paper recommends that humanitarian relief assists with food distribution among those in dire need, especially at-risk children. Furthermore, food and agricultural production must be maintained to guarantee enough food supply chain. Ultimately, every government must comply with SDG 2, specifically for the benefit of vulnerable children.

Nurul Hidayat binti Ab Rahman

Redwan bin Yasin

Children Rights to ‘Zero Hunger’ and the Execution Challenges during the COVID-19 Crisis

Ismail Ismail

Busyro Busyro

Nofiardi Nofiardi

Fajrul Wadi

Hamdani Hamdani

Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Penolakan Vaksinasi Covid-19 Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah

Sinergitas antara komponen lingkungan hidup; masyarakat dan pengelola lingkungan dalam penataan ruang diharapkan dapat mewujudkan tujuan pembangunan Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun yang terjadi masih menunjukkan rendahnya pemahaman pentingnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan hidup secara berkesinambungan, terjadinya peningkatan pelanggaran penataan ruang, dan lemahnya penegakan hukum terhadap penataan ruang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pencegahan alih fungsi lahan serta penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan solusi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum penataan ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat tetap produktif untuk generasi yang akan datang, guna untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup. Serta tidak kalah penting, peranan dinas terkait untuk memantau dan menganalisa kondisi lahan yang terbengkalai di wilayah Sumenep, sebagai masukan yang sangat berharga bagi pemerintah daerah Sumenep dalam penyusunan dan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah yang memberikan prioritas tanah pertanian.

Anita Anita

Rusfandi Rusfandi

Meidy Triasavira

PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN SERTA PENATAAN RUANG DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Elmayanti

Ivan Zairani Lisi

Adi Nurhamidi

Rini Apriyani

Vinita Susanti

Anzilna Mubaroka

Benny Irawan

Adik Nur Luthiya

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.