POLITIK BALAS BUDI, BUAH SIMALAKAMA DALAM DEMOKRASI AGRARIA DI INDONESIA

Widhiana Hestining Puri
October 2019

Abstraksi

Pemilihan umum menjadi instrumendemokrasiyang berprinsip dari, oleh, dan untuk rakyat. Kompetisi dan komunikasi jamak dilakukan dalam meraih dukungan, salah satu caranya dengan memanfaatkanpolitik etis atau politik balas budi. Filosofi masyarakat timur yang menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas mendorong hal ini relatif efektif dalam mobilisasi massa. Permasalahan muncul manakala hal ini harus dibayar mahal oleh masyarakat dengan pola kepemimpinan pemerintahan yang tidak aspiratif. Dukungan masyarakat diperlukan, namun jangan sampai menjadi bumerang yang merugikan masyarakat apalagi jika melanggar ketentuan undang-undang. Melalui model penelitian hukum normatif/ deskstudy, ditemukan bahwa demokrasi di tingkat desa mempertemukan nilai tradisional masyarakat dengan hukum formal yang modern. Hal ini pada akhirnya akan mengancam upaya pencapaian keadilan agraria bagi masyarakat.

Kata kunci

demokrasi, desa, politik balas budi, hukum formal, sumber daya agraria

Masalah-Masalah Hukum

Issue No.4 vol.48, October 2019
  • Diterbitkan oleh University of Diponegoro, Faculty of Law
cover jurnal Masalah-Masalah Hukum
p-ISSN 2086-2695
e-ISSN 2527-4716

AD Premier 9th floor,
Jl. TB Simatupang No.5 Ragunan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12550,
DKI Jakarta, Indonesia

Phone: +62 21 - 2270 - 8910
Fax: +62 21 - 2270 - 8909