Negara Hukum, Peradilan TUN, dan Peranan Hakimnya

Suatu pengadilan yang bebas adalah merupakan suatu syarat yang indispensable yang tidak dapat dihindari bagi negara hukum. Kebebasan ini mengandung pengertian, tidak ada campurtangan dari kekuasaan lain, baik oleh kekuasaan eksekutif atau legislatif. Namun dalam praktek kekuasaan hakim sebenarnya belum sesuai dengan kehendak tersebut diatas. Hal ini dapatdilihat dengan adanya "dualisme" pertanggungjawaban hakim. Untuk itu dengan dikeluarkannya UU No.5 Tahun 1986 hakim dituntut untuk dapat memeriksa dan menyelesaikan suatu sengketa meskipun masih ada saja kendala-kendala yang dihadapi.