KAJIAN TENTANG RELEVANSI PERADILAN ADAT TERHADAP SISTEM PERADILAN PERDATA INDONESIA

The position of adat court in Indonesia civil legal system has a long history. Distinction of public or privatesphere would appear when adat court decisions in contact with national judicial system. Interactionbetween both systems isn't ideal, either at the level of norms and practices. Unification policy of judiciaryinstitution is one cause which make adat court was forgotten. Although the Judicial Authority Law openspossibility of resolving civil cases by agreement based mechanism, it requires the various perspectives bothof legal-normative regarding the existence of adat court and the law implementation prespective regardingIndonesian civil justice system.Kedudukan peradilan adat dalam sistem peradilan perdata nasional memiliki sejarah panjang. Pembedaanranah publik or privat muncul ketika putusan pengadilan adat bersentuhan dengan ranah sistem peradilannasional. Hingga saat ini, interaksi antara keduanya belum ideal, baik pada tataran norma maupun praktek.Kebijakan unifikasi badan peradilan menjadi salah satu penyebab peradilan adat lambat laun mulaiditinggalkan. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman membuka kemungkinan upaya penyelesaian perkaraperdata secara perdamaian sebagaisemangat yang termanifestasi dalam sistem peradilan perdata. Olehsebab itu, perlu dikaji dari sisi legal-normatif mengenai keberadaan pengadilan adat dan secara empirismelalui implementasi aturan tersebut dalam sistem peradilan perdata Indonesia.